Kemakmuran Rakyat Masih Impian

DARI 3,9 juta keluarga nelayan miskin di Indonesia, mungkin hanya seorang Rokhmin Dahuri yang bisa menjadi profesor dan pernah menjadi menteri. Sisanya bernasib tragis, hidup melarat di negara yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan.

SEJAK Republik Indonesia berdiri hampir 60 tahun silam, kekayaan dan kemakmuran rakyat kecil, yakni petani dan nelayan, hanya ada di dalam syair lagu. Kekayaan Indonesia memang dikuasai negara dan dikelola para penguasa yang datang silih berganti. Tetapi kemakmuran rakyat adalah impian, kemiskinan dan kemelaratan dalam pelbagai bentuk senantiasa menghinggapi bagian terbesar rakyat Indonesia.

Rokhmin Dahuri yang hingga SMP dan SMA masih melaut membantu ayahnya di pesisir pantai utara (pantura) Jawa, merasakan pahitnya kehidupan nelayan sebagai bagian komponen penting namun tersisih dari perhatian pemerintah. Bahkan, untuk membiayai pendidikan di perguruan tinggi, dia harus berjualan ikan asin dari Indramayu di Kota Bogor.

Berdasar pengalaman hidupnya, Rokhmin berpendapat ada tiga penyebab kemiskinan, yakni faktor sumber daya alam serta lingkungan, problem struktural, dan kultural.

Kemiskinan karena faktor alam dan lingkungan disebabkan degradasi laut dan pesisir karena penggundulan hutan bakau, reklamasi, serta pencemaran yang mengakibatkan habitat biota laut rusak berat. Terlebih tidak ada upaya nyata untuk memperbaiki kondisi tersebut sehingga mengakibatkan overfishing dan pemanenan lebih tinggi dari recovery alami.

Contoh nyata adalah nelayan pantura Jawa di zone 1-tepi pantai hingga 4 mil ke laut-sudah overfishing sejak tahun 1986. Kondisi serupa terjadi di pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia, yakni Bagansiapi-api sejak awal 1990-an. Overfishing juga terjadi di sekitar Makassar dan Selat Bali dengan menurunnya jenis tangkapan tertentu, seperti lemuru dan ikan terbang.

Kemiskinan struktural merupakan dampak kebijakan pemerintah yang tidak kondusif terhadap nelayan dan masyarakat pesisir terhadap akses ekonomi produktif berupa permodalan, teknologi (penangkapan, pengolahan, dan sebagainya), infrastruktur, akses pasar, dan informasi (lokasi penangkapan ikan, situasi harga, dan sebagainya).

Faktor terakhir adalah kemiskinan kultural karena budaya masyarakat nelayan dan pesisir yang belum mampu menyesuaikan diri dengan pola ekonomi pasar. Kemungkinan, masyarakat tipe ini secara psikologis tertekan-kehidupan di laut lebih keras dari bertani-sehingga mereka cenderung memerlukan stress release.

Upaya melepas stres ini muncul dalam pola kehidupan yang boros saat mendapat penghasilan lebih. Akhirnya mereka terlibat utang kepada tengkulak atau juragan kapal.

Kemiskinan kultural ini juga berdampak pada sulitnya nelayan menerima inovasi. Semisal, pada tahun 1970-an sempat diperkenalkan es batu untuk mengawetkan tangkapan di atas kapal. Tetapi upaya ini tidak serta-merta diterima karena nelayan merasa rugi membuang uang untuk membeli es yang cair di atas kapal. Setelah boks styrofoam diperkenalkan untuk menyimpan es agar lebih tahan lama, barulah budaya es ini diterima nelayan.

Dari ketiga faktor kemiskinan, persoalan struktural menjadi kunci permasalahan. Sebabnya, tidak ada sense of empathy dan urgensi dari birokrasi, tidak ada pengalaman nyata para birokrat dalam menangani masyarakat nelayan dan pesisir, serta terutama sekali jajaran birokrasi pun masih harus bergelut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

SEKTOR kelautan dan pertanian sebetulnya adalah industri yang berbasis local resource yang memiliki comparative advantage sebagai mesin penghasil devisa. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, selain 3,9 juta keluarga nelayan, ada sekitar 3 juta angkatan kerja yang terkait dengan sektor tersebut.

Dengan demikian, secara keseluruhan ada sekitar 16 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup di sektor laut dan pesisir.

Belum lagi peluang penyerapan tenaga kerja dengan asumsi pembukaan satu juta hektar tambak udang akan mampu menyerap 3 juta tenaga kerja. Sedangkan pembukaan lahan budi daya rumput laut seluas 200.000 hektar akan menyerap satu juta tenaga kerja.

Namun, persoalan utama adalah mengatasi kemiskinan struktural yang berdampak pada pola penghasilan yang selalu di bawah pengeluaran nelayan. Salah satu akar permasalahan adalah tidak adanya koordinasi produksi perikanan dan pasar.

Sebagai contoh, di saat tertentu, ikan kembung bisa mencapai harga Rp 10.000 sekilo. Namun, waktu panen raya harga jatuh hingga Rp 2.000 per kilogram.

Seharusnya, Rokhmin menambahkan, ada kawasan industri terpadu di permukiman nelayan yang seperti dilakukan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Dari pembuatan jaring, stasiun pengisian bahan bakar, dan industri kecil dibangun di permukiman nelayan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Contoh keberhasilan adalah pasar ikan terbesar di dunia di Tokyo dan pelabuhan perikanan Bu San di Korea Selatan.

Di Indonesia telah diupayakan membangun stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang dirintis sejak 2004 dengan target membangun 1.260 unit hingga tahun 2007.

Sampai saat ini telah dibangun sekitar 175 stasiun dan keberadaan mereka berhasil menekan harga bahan bakar di tingkat nelayan. Sebelumnya di sejumlah daerah, nelayan membeli solar hingga harga Rp 5.000 atau Rp 10.000 per liter di Pulau Miangas, Sulawesi Utara.

Demikian pula upaya membangun dock yard kecil, fasilitas cold storage, dan jaringan informasi pasar di perkampungan nelayan perlu mendapat dukungan. Juga yang berhasil dirintis adalah pembangunan cold storage di Muara Baru, Sukabumi, dan Pekalongan.

Bahkan kini ada bank khusus nelayan, yakni Bank Danamon Pelabuhan Ratu. Namun, yang perlu dicermati adalah kesinambungan kebijakan ini karena di sejumlah daerah kebijakan pemerintah pusat tidak ditindaklanjuti.

Pemerintah harus berfokus mengembangkan ekonomi kecil yang langsung dirasakan rakyat dan akan meningkatkan pajak. Kebijakan Thaksin Sinawatra, Mahathir Mohamad, dan Zhu Rong Ji dengan menetapkan bunga rendah bagi usaha kecil berhasil menggerakkan ekonomi negara mereka.

Mereka memerintahkan perbankan menyalurkan kredit bagi usaha kecil sekaligus memantau penyaluran. Pejabat tertentu ditunjuk dan jika terjadi penyimpangan mereka harus bertanggung jawab.

SEKJEN Transparansi Internasional (TI) Indonesia Emmy Hafild mengusulkan langkah paling realistis mengatasi kemiskinan melalui affirmative action, yakni mendorong pemerintah mengambil kebijakan politis tegas dan bukan sekadar proyek masif seperti "Green Revolution" di masa lalu melalui proyek pertanian massal di masa Soeharto.

Menurut Emmy, pemerintah harus mencermati perbedaan kemiskinan di perkotaan, pedesaan, jender, dan pelbagai jenis kemiskinan sesuai karakteristiknya. Langkah yang harus dilakukan adalah memetakan kantong kemiskinan di seluruh Indonesia. Berangkat dari data tersebut, bisa dipetakan permasalahan dan pola penanganan sesuai kebutuhan.

Perbedaan karakteristik kemiskinan dan penanganannya juga dilakukan di Amerika Serikat. Persoalan kemiskinan perkotaan seperti di daerah Queen dan Bronx di New York dijawab dengan pengembangan pendidikan dan penataan low cost housing, counseling, dan pelbagai langkah penanganan terpadu. Di daerah pedesaan dilakukan perlindungan terhadap pertanian kecil dari corporate farming.

Dua langkah utama yang harus diambil pemerintah menyikapi kondisi ini adalah social based approach, yakni menghindari economy based approach yang menekankan pada pembukaan lapangan kerja atau memberi stimulan pada kelompok usaha besar belaka. Social based approach berfokus langsung pada masyarakat miskin. Sedangkan pandangan memberi insentif bagi usaha besar untuk mendorong pemberantasan kemiskinan tidak lagi valid. Begitu banyak perusahaan besar berdiri, tetapi orang miskin tetap bertambah dan kesejahteraan buruh di bawah garis kemiskinan.

Kedua kebijakan struktural memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Berangkat dari pengalaman "Oil Curse" yaitu daerah penghasil minyak justru menjadi kantong kemiskinan, pemerintah harus mengubah total pola pengelolaan dan terutama pemanfaatan pendapatan dari sektor migas dan pertambangan.

Pemerintah harus secara terbuka mengeluarkan data pendapatan dari sektor migas dan pertambangan. Seluruh hasil sektor tersebut digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan tidak untuk membiayai belanja rutin.

Langkah-yang dimotori John Blair dengan istilah extractive industry transparency initiative-sudah ditempuh oleh Kazakstan yang mencadangkan pendapatan migas sebagai dana abadi, diumumkan terbuka dan dapat diakses via internet. Langkah serupa dicoba di Nigeria dan beberapa negara penghasil migas lain.

Khusus di Indonesia, dapat dimulai pelaksanaan pendidikan gratis di wilayah yang tertinggal atau daerah penghasil migas. Pendidikan gratis dari SD-SMA bahkan hingga jenjang perguruan tinggi.

Pengalihan alokasi dana migas ini tidak merugikan keuangan negara karena komponen terbesar pendapatan berasal dari sektor pajak, sekitar 70 persen, dari seluruh pemasukan. Solusi kemiskinan ini sangat mendesak mengingat lebih dari 50 persen penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari (sekitar Rp 19.000 sehari) dan sekitar 10-20 persen hidup dengan penghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari (sekitar Rp 9.000 sehari). Itu tentu membuat Human Development Indeks Indonesia semakin terpuruk.

Pembangunan di pusat dan daerah dalam jangka pendek dan menengah harus berani memasang target berapa persen kemiskinan dan indikator kesejahteraan lain yang berhasil dicapai. Ini untuk menghindari "pemroyekan" kemiskinan.

Saat ini banyak daerah menaikkan data orang miskin untuk mendapat insentif lebih dari pusat. Padahal, anggaran sebagian besar daerah mengalokasikan 70 persen belanja untuk membiayai birokrasi dan sedikit saja untuk pembangunan.

Dalam situasi tersebut yang tercipta adalah negara kaya dengan bagian terbesar penduduk senantiasa miskin.